Gubernur Peter Mbah menegaskan pentingnya otonomi finansial dan dukungan teknologi untuk polisi negara bagian bila lembaga tersebut kelak dibentuk. Pernyataan itu disampaikan Mbah di Enugu saat ia menguraikan harapannya agar pengaturan hukum yang dibuat juga memperhitungkan kepentingan nasional.
Selain menyoroti kebutuhan dana dan infrastruktur modern, Mbah berupaya meredam kekhawatiran publik soal potensi penyalahgunaan wewenang. Dalam pernyataannya, ia menegaskan, “No one would be Gov forever,” sebagai pengingat bahwa kekuasaan bersifat sementara.
Argumen soal otonomi finansial
Mbah menyampaikan bahwa bagiannya kebijakan yang hendak mendukung keberadaan polisi negara bagian adalah memberi jaminan finansial yang memadai. Menurutnya, alokasi anggaran yang jelas dan mandiri akan membantu memastikan operasi kepolisian tingkat negara bagian dapat berjalan konsisten tanpa ketergantungan penuh pada pemerintah pusat.
Dalam kerangka itu, kebutuhan pembiayaan tidak hanya menyangkut gaji dan operasional dasar, tetapi juga pemeliharaan fasilitas dan upgrade teknologi yang menjadi bagian dari tugas modern penegakan hukum. Mbah menekankan bahwa perencanaan fiskal harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pembahasan pembentukan institusi tersebut.
Teknologi dan infrastruktur keamanan
Di samping aspek anggaran, gubernur juga menyoroti peran teknologi dan infrastruktur sebagai komponen kunci untuk efektivitas layanan kepolisian negara bagian. Dukungan teknis, kata Mbah, diperlukan agar respons terhadap masalah keamanan bisa lebih cepat dan akurat tanpa mengorbankan akuntabilitas.
Poin ini menempatkan investasi perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem manajemen data sebagai kebutuhan strategis. Mbah menilai bahwa pendekatan modern harus diimbangi dengan aturan yang menjaga hak sipil dan mencegah penyalahgunaan teknologi dalam praktik kepolisian.
Kekhawatiran penyalahgunaan dan kerangka hukum
Menyadari adanya kekhawatiran publik, Mbah berusaha meredakan kekuatiran bahwa pembentukan polisi negara bagian bisa membuka celah penyalahgunaan kekuasaan. Ia menggarisbawahi pentingnya kerangka hukum yang tegas dan mekanisme pengawasan untuk memastikan lembaga baru berfungsi sesuai tujuan pelindung masyarakat.
Menurut Mbah, setiap aturan yang disusun harus menyeimbangkan kebutuhan operasional dengan prinsip-prinsip konstitusional dan kepentingan nasional. Ia menegaskan harapannya agar perumusan regulasi mempertimbangkan semua pihak terkait agar pembentukan lembaga tersebut tidak menimbulkan konflik baru antar level pemerintahan.
Pernyataan Mbah merefleksikan keinginan untuk membangun institusi penegakan hukum yang mampu bekerja efektif namun tetap bertanggung jawab. Dengan menaruh perhatian pada aspek pembiayaan, teknologi, dan kerangka hukum, ia berharap wacana tentang polisi negara bagian dapat bergulir secara konstruktif.
Di sisi lain, penegasan bahwa jabatan pemerintahan bersifat sementara diharapkan menjadi pengingat pentingnya sistem checks and balances dalam proses pembentukan dan pengawasan lembaga kepolisian baru. Pernyataan Mbah tersebut membuka ruang bagi dialog lebih lanjut otoritas daerah, pemerintah nasional, dan publik mengenai langkah-langkah pelaksanaan yang tepat.